Akademisi Sorot Kewenangan Kejaksaan di RUU Perampasan Aset (opens original article in a new tab)

Akademisi dan anggota DPR mengkritik kewenangan kejaksaan yang luas dalam RUU Perampasan Aset, menyoroti risiko korupsi dan kebutuhan pengawasan independen.

• Akademisi mengkritisi kewenangan kejaksaan yang luas dalam RUU Perampasan Aset
• Kejaksaan diberi kewenangan untuk penelusuran, penyitaan, pengelolaan, dan eksekusi aset
• Anggota DPR menyarankan pemisahan fungsi penuntutan dan pengelolaan aset serta pembentukan lembaga independen