Serikat Buruh Usul Pencairan JHT Tak Dipotong Pajak (opens original article in a new tab)

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengusulkan agar pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak dikenakan pajak karena dianggap mengurangi hak pekerja yang sedang kesulitan ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pengenaan pajak atas JHT telah diatur sejak lama dengan tarif tertentu.

• Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mengusulkan agar pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tidak dikenakan pajak
• Pemotongan pajak dianggap mengurangi hak pekerja yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi
• Aspirasi meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pajak atas pencairan JHT dan memberikan relaksasi bagi korban PHK dan pekerja berupah rendah
• Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pengenaan pajak atas JHT telah diatur sejak 2009 dan 2010 dengan tarif tertentu
• PPh Pasal 21 dikenakan 0 persen untuk nilai hingga Rp50 juta dan 5 persen untuk di atas Rp50 juta dalam dua tahun, serta tarif progresif setelah lebih dari dua tahun