Munas NU Desak Pengelolaan Keuangan Haji Harus Lebih Transparan (opens original article in a new tab)

Munas NU 2026 menyerukan transparansi pengelolaan keuangan haji dengan merekomendasikan perubahan regulasi dan perbaikan akad wakalah untuk distribusi nilai manfaat yang lebih adil.

• Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Munas NU 2026 menyoroti pengelolaan keuangan haji agar lebih transparan
• Munas NU menilai perlu perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 terutama Pasal 10, 16, dan 21
• Komisi Qanuniyah merekomendasikan perbaikan formulir akad wakalah antara jemaah haji dengan BPKH dengan penggunaan nilai manfaat yang transparan dan adil
• Munas NU menyarankan pengurangan distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji berangkat dari tahun ke tahun hingga seluruh nilai manfaat didistribusikan secara adil