Belanja Pegawai Pemda Direlaksasi, Bencana atau Angin Segar PPPK? (opens original article in a new tab)

Pemerintah berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemda dari 30% menjadi lebih fleksibel dalam UU APBN 2027 untuk membantu daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut

• Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan KemenPAN-RB berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemda dari 30% menjadi lebih fleksibel
• Pelonggaran ini dimaksudkan untuk membantu daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan dan membiayai PPPK
• Pemerintah akan memasukkan usulan ini dalam pembahasan UU APBN 2027
• Pengamat ekonomi menyatakan pelonggaran ini lebih untuk meredakan tekanan fiskal daerah daripada menutupi defisit anggaran pusat