Kemenkum dorong evaluasi SPBE lewat kajian lintas kementerian (opens original article in a new tab)

Kementerian Hukum mendorong evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui kajian bersama lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya kolaborasi dalam evaluasi SPBE yang dianggap belum berjalan optimal meski kerangka kebijakannya sudah tersedia. Kajian tersebut bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan yang ada masih relevan atau perlu penyempurnaan.

• Kemenkum mendorong evaluasi SPBE melalui kajian lintas kementerian dan lembaga
• SPBE menjadi isu strategis dalam FKK 2026 karena implementasinya dinilai belum optimal
• Evaluasi SPBE dilakukan secara kolaboratif dengan Kemenpan RB dan LAN untuk perbaikan sektoral