DPR minta BPKH perkuat sinkronisasi dan kaji dampak kebijakan Saudi (opens original article in a new tab)

DPR meminta BPKH meningkatkan sinkronisasi laporan kerja dan mengkaji dampak kebijakan Saudi terkait fasilitas haji, sementara Dewan Pengawas melaporkan realisasi nilai manfaat dana haji di bawah target tahunan. DPR juga mendesak kajian mendalam terhadap kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi dan merekomendasikan revisi UU Nomor 34 Tahun 2014.

• DPR meminta BPKH memperkuat sinkronisasi laporan kerja untuk menghindari tumpang tindih tata kelola
• Dewan Pengawas BPKH melaporkan realisasi nilai manfaat dana haji di bawah target tahunan
• DPR mendesak BPKH mengkaji dampak kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terkait fasilitas haji
• DPR menyarankan revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 untuk menyelaraskan penggunaan nilai manfaat dengan kaidah syariah